Soal TWK CPNS sesuai FR 2024 nomor 1-10
1. Pada awal abad ke-20, Budi Utomo menjadi salah satu organisasi pertama yang berperan penting dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan kesadaran nasional di kalangan pemuda. Meskipun organisasi ini tidak secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan, upayanya dalam menyatukan para pemuda menjadi titik tolak kebangkitan nasional. Nilai-nilai yang dibawa Budi Utomo, seperti gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air, masih relevan hingga saat ini dalam membangun semangat kebangsaan.
Berdasarkan kasus tersebut, implementasi nilai-nilai Budi Utomo dalam kehidupan masa kini yang paling tepat adalah...
A. Meningkatkan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia untuk mencerdaskan bangsa dan meningkatkan daya saing global.
B. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis gotong royong untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
C. Memupuk persatuan antar generasi muda untuk menghadapi tantangan globalisasi yang mengancam identitas nasional.
D. Mendorong kerja sama antar kelompok masyarakat dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup.
E. Memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional melalui kebijakan luar negeri yang berbasis pada kedaulatan nasional.
Pembahasan:
A: Benar dalam konteks pentingnya pendidikan, tetapi lebih berfokus pada peningkatan daya saing global daripada penerapan nilai-nilai kebangsaan yang ditekankan oleh Budi Utomo.
B: Nilai gotong royong penting, namun fokus utama Budi Utomo adalah pendidikan dan persatuan, bukan ekonomi kreatif.
C: Pilihan ini paling tepat karena menekankan persatuan pemuda sebagai nilai utama yang diusung oleh Budi Utomo, yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi.
D: Relevan dengan konsep gotong royong, namun lebih spesifik pada pembangunan daerah, bukan nilai persatuan nasional secara keseluruhan.
E: Diplomasi internasional adalah hal penting, tetapi tidak berkaitan langsung dengan peran Budi Utomo dalam sejarah perjuangan nasional.
Kunci Jawaban: C
2. Perhatikan lima kasus kehidupan berikut ini:
1️⃣ Kasus A – Tolong-menolong antarwarga
Warga RT 09 membantu keluarga yang rumahnya terbakar tanpa membeda-bedakan agama dan suku.
2️⃣ Kasus B – Rapat OSIS yang demokratis
Ketua OSIS mengajak semua anggota bermusyawarah, mendengar semua pendapat, lalu mengambil keputusan bersama.
3️⃣ Kasus C – Gotong royong desa
Warga Desa Harapan membersihkan lingkungan bersama setiap minggu dengan semangat kebersamaan.
4️⃣ Kasus D – Kejujuran di kantor
Seorang pegawai melaporkan kelebihan uang kas yang ditemukannya agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
5️⃣ Kasus E – Toleransi antarumat beragama
Warga dari berbagai agama saling membantu menjaga ketertiban saat perayaan keagamaan masing-masing.
Dari kelima kasus di atas, manakah pernyataan berikut yang tidak benar tentang kesesuaian kasus dengan sila Pancasila?
a. Kasus A sesuai dengan sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
b. Kasus B sesuai dengan sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
c. Kasus C sesuai dengan sila ke-3: Persatuan Indonesia
d. Kasus D sesuai dengan sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa
e. Kasus E sesuai dengan sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa
Pembahasan
a. Kasus A → BENAR
Tolong-menolong tanpa diskriminasi mencerminkan nilai Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Nilai utama: empati, solidaritas, menghormati martabat sesama manusia.
b. Kasus B → BENAR
Musyawarah dan mufakat adalah esensi Sila ke-4: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Nilai utama: demokrasi, kebijaksanaan, menghormati pendapat.
c. Kasus C → BENAR
Gotong royong mencerminkan Sila ke-3: Persatuan Indonesia.
Nilai utama: kerja sama, solidaritas kebangsaan, semangat kekeluargaan.
d. Kasus D → ❌ TIDAK BENAR (Jawaban yang diminta)
Kejujuran dalam pekerjaan tidak termasuk nilai Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa), melainkan nilai Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Nilai utama: integritas, tanggung jawab sosial, keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.
e. Kasus E → BENAR
Toleransi antarumat beragama adalah penerapan Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
Nilai utama: menghormati perbedaan iman, saling menjaga kedamaian antarumat.
✅ Jawaban yang benar (yang SALAH pernyataannya): d. Kasus D sesuai dengan sila ke-1.
3. Dalam sebuah pemilihan kepala daerah (Pilkada), terdapat calon yang dituduh menggunakan uang untuk membeli suara. Masyarakat terpecah, ada yang membela calon tersebut dan ada yang menuntut agar pemilihan dihentikan. Hal ini memicu perdebatan tentang integritas pemimpin dan praktik demokrasi yang sehat. Apa yang seharusnya menjadi langkah paling tepat untuk memastikan integritas dalam Pilkada tersebut?
A. Mengabaikan tuduhan tersebut dan melanjutkan pemilihan.
B. Mengadakan audit independen untuk menyelidiki tuduhan tersebut.
C. Mendorong masyarakat untuk tidak memilih calon tersebut.
D. Menyebarluaskan informasi tentang tindakan calon tersebut untuk menghentikan pemilihan.
E. Menyusun peraturan yang lebih ketat mengenai kampanye dan pendanaan.
Pembahasan:
A. Mengabaikan tuduhan tersebut dan melanjutkan pemilihan.
Ini tidak tepat karena mengabaikan tuduhan akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
B. Mengadakan audit independen untuk menyelidiki tuduhan tersebut. Ini adalah langkah yang tepat, karena audit independen dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga integritas Pilkada.
C. Mendorong masyarakat untuk tidak memilih calon tersebut. Ini bisa merugikan proses demokrasi, karena seharusnya masyarakat dapat memilih berdasarkan informasi yang valid dan objektif.
D. Menyebarluaskan informasi tentang tindakan calon tersebut untuk menghentikan pemilihan.
Ini bisa menciptakan rumor yang tidak sehat dan merusak reputasi tanpa bukti yang kuat.
E. Menyusun peraturan yang lebih ketat mengenai kampanye dan pendanaan. Meskipun ini penting, tindakan ini harus dilakukan sebelum pemilihan dan tidak menyelesaikan isu yang ada saat ini.
Kunci Jawaban: B
4. Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai tokoh nasional mengemukakan pandangan mereka mengenai dasar negara yang akan dibentuk setelah kemerdekaan. Salah satu tokoh berargumen bahwa dasar negara harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. la menyatakan bahwa pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber nilai moral sangat penting dalam menjaga kesatuan bangsa. Namun, ada anggota lain yang merasa bahwa terlalu banyak mengedepankan nilai agama dapat menimbulkan eksklusi terhadap golongan tertentu. Apa yang seharusnya menjadi argumen paling tepat dalam situasi ini?
A. Dasar negara harus menempatkan ketuhanan sebagai unsur utama, tanpa mempertimbangkan pandangan lain.
B. Pancasila sebagai dasar negara sudah mencakup nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara seimbang.
C. Negara sebaiknya tidak mencantumkan nilai-nilai agama untuk menghindari perpecahan.
D. Penting untuk memiliki sistem hukum yang mengedepankan agama sebagai pedoman.
E. Dasar negara harus ditentukan berdasarkan konsensus umum tanpa menyentuh isu agama.
Pembahasan:
A. Dasar negara harus menempatkan ketuhanan sebagai unsur utama, tanpa mempertimbangkan pandangan lain.
Pendapat ini berisiko menciptakan diskriminasi terhadap kelompok yang tidak
seagama, sehingga tidak mencerminkan semangat Pancasila yang inklusif.
B. Pancasila sebagai dasar negara sudah mencakup nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan secara seimbang.
Jawaban ini tepat karena Pancasila menyatukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kolektivitas masyarakat.
C. Negara sebaiknya tidak mencantumkan nilai nilai agama untuk menghindari perpecahan.
Ini mengabaikan fakta bahwa banyak warga negara Indonesia yang beragama, dan nilai-nilai agama bisa memperkuat moral bangsa.
D. Penting untuk memiliki sistem hukum yang mengedepankan agama sebagai pedoman.
Meskipun nilai agama penting, sistem hukum yang pluralistis lebih cocok untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia.
E. Dasar negara harus ditentukan berdasarkan konsensus umum tanpa menyentuh isu agama.
Menghindari isu agama sama sekali juga tidak realistis, mengingat latar belakang budaya dan agama yang beragam di indonesia.
Kunci Jawaban: B
5. Pemerintah telah meluncurkan program *inklusi* untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk *mengakomodasi* kebutuhan siswa dengan kemampuan berbeda-beda dan *mengintegrasikan* mereka ke dalam sistem pendidikan reguler. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Apa makna masing-masing kata yang bercetak miring tersebut?
a) Inklusi: Pengecualian, Mengakomodasi: Mengabaikan, Mengintegrasikan: Memisahkan
b) Inklusi: Penerimaan, Mengakomodasi: Menyediakan, Mengintegrasikan: Menggabungkan
c) Inklusi: Penolakan, Mengakomodasi: Mengakui, Mengintegrasikan: Mengisolasi
d) Inklusi: Keterlibatan, Mengakomodasi: Menyesuaikan, Mengintegrasikan: Menggabungkan
e) Inklusi: Pemisahan, Mengakomodasi: Mengakui, Mengintegrasikan: Menggabungkan
*Pembahasan:*
1. Inklusi:
- Inklusi berarti penerimaan atau keterlibatan semua orang tanpa diskriminasi. Dalam konteks pendidikan, inklusi berarti menyediakan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang.
- Pilihan jawaban yang tepat adalah B, D, atau kata-kata yang memiliki makna serupa dengan "penerimaan" atau "keterlibatan".
2. Mengakomodasi:
- Mengakomodasi berarti menyediakan atau menyesuaikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan seseorang atau sesuatu.
- Dalam konteks pendidikan, mengakomodasi berarti menyediakan fasilitas atau layanan yang dibutuhkan oleh siswa dengan kemampuan berbeda-beda.
- Pilihan jawaban yang tepat adalah B atau D, karena keduanya memiliki makna yang serupa dengan "menyediakan" atau "menyesuaikan".
3. Mengintegrasikan:
- Mengintegrasikan berarti menggabungkan atau memadukan sesuatu menjadi satu kesatuan yang utuh.
- Dalam konteks pendidikan, mengintegrasikan berarti menggabungkan siswa dengan kemampuan berbeda-beda ke dalam sistem pendidikan reguler.
- Pilihan jawaban yang tepat adalah B, D, atau E, karena ketiganya memiliki makna yang serupa dengan "menggabungkan".
*Kunci Jawaban:*
b) Inklusi: Penerimaan, Mengakomodasi: Menyediakan, Mengintegrasikan: Menggabungkan
*Referensi:*
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
6. Pendidikan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang berkarakter baik, memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dan dapat menjadi warga negara yang baik. Namun, implementasi pendidikan karakter di sekolah-sekolah masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman guru tentang pentingnya pendidikan karakter. Banyak guru yang masih fokus pada aspek akademis dan mengabaikan aspek karakter.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru tentang pentingnya pendidikan karakter. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan workshop kepada guru tentang pendidikan karakter. Dengan demikian, guru dapat memahami pentingnya pendidikan karakter dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus untuk memastikan bahwa pendidikan karakter dapat berjalan dengan efektif.
Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari paragraf tersebut?
A) Pendidikan karakter tidak penting dalam sistem pendidikan di Indonesia.
B) Guru telah memahami pentingnya pendidikan karakter, namun kurangnya sumber daya menjadi hambatan.
C) Pendidikan karakter dapat berjalan dengan efektif jika guru memahami pentingnya pendidikan karakter dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran.
D) Pendidikan karakter hanya dapat dilakukan di luar jam sekolah.
E) Pendidikan karakter tidak dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran.
*Pembahasan:*
A) Salah, karena paragraf tersebut menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan di Indonesia.
B) Salah, karena paragraf tersebut menyatakan bahwa kurangnya kesadaran dan pemahaman guru tentang pentingnya pendidikan karakter merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan karakter.
C) Benar, karena paragraf tersebut menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat berjalan dengan efektif jika guru memahami pentingnya pendidikan karakter dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran.
D) Salah, karena paragraf tersebut tidak menyatakan bahwa pendidikan karakter hanya dapat dilakukan di luar jam sekolah.
E) Salah, karena paragraf tersebut menyatakan bahwa pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran.
*Kunci Jawaban:*
C) Pendidikan karakter dapat berjalan dengan efektif jika guru memahami pentingnya pendidikan karakter dan dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam proses pembelajaran.
7. Seorang pejabat publik suatu kementerian di Indonesia sering memposting foto-foto kemewahan dan gaya hidup mewah di media sosial. Ia menunjukkan mobil-mobil mewah, jam tangan branded, dan liburan ke luar negeri yang mahal. Banyak netizen yang mengkritiknya karena merasa bahwa gaya hidupnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih banyak mengalami kesulitan. Gaya hidup pada kasus diatas tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila ke ... dan ke ....
A) Sila ke-1 dan ke-2
B) Sila ke-2 dan ke-5
C) Sila ke-3 dan ke-4
D) Sila ke-1 dan ke-5
E) Sila ke-2 dan ke-3
Pembahasan:
A) Sila ke-1 dan ke-2: Salah. Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak secara langsung terkait dengan perilaku flexing dan hedonisme. Sila ke-2 (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) memang terkait, tetapi tidak cukup hanya dengan sila ke-1 dan ke-2 saja.
B) Sila ke-2 dan ke-5: Benar. Sila ke-2 (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) terkait dengan perilaku flexing dan hedonisme karena menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesulitan orang lain. Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) juga terkait karena perilaku tersebut menunjukkan ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan ekonomi.
C) Sila ke-3 dan ke-4: Salah. Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-4 (Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) tidak secara langsung terkait dengan perilaku flexing dan hedonisme.
D) Sila ke-1 dan ke-5: Salah. Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak secara langsung terkait dengan perilaku flexing dan hedonisme.
E) Sila ke-2 dan ke-3: Salah. Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) tidak secara langsung terkait dengan perilaku flexing dan hedonisme.
Kunci Jawaban: B) Sila ke-2 dan ke-5
8. Berikut adalah 5 perilaku yang tidak sesuai dengan implementasi nilai-nilai nasionalisme Pancasila:
1. Mengabaikan keputusan musyawarah
2. Mengembangkan sikap intoleran terhadap perbedaan
3. Memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa
4. Mengabaikan hak-hak minoritas
5. Mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan sosial.
Perilaku mana yang tidak sesuai dengan nasionalisme sila ke-3, sila ke-4, dan sila ke-5 ?
A) Perilaku 1, 2, dan 3
B) Perilaku 2, 3, dan 4
C) Perilaku 1, 2, dan 5
D) Perilaku 2, 4, dan 5
E) Perilaku 3, 1, dan 5
Pembahasan:
Perilaku 3 (Memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa) tidak sesuai dengan sila ke-3 karena mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bangsa dapat memecah belah persatuan. Perilaku 1 (Mengabaikan keputusan musyawarah) tidak sesuai dengan sila ke-4 karena musyawarah adalah salah satu cara untuk mencapai keputusan bersama. Perilaku 5 (Mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan sosial) tidak sesuai dengan sila ke-5 karena mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan sosial dapat menimbulkan kesenjangan sosial.
Kunci Jawaban: E) Perilaku 3, 1, dan 5
FR : Penalaran Pancasila
9. Pada masa awal kemerdekaan, muncul perdebatan sengit mengenai dasar negara. Sebagian tokoh menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasar agama tertentu, sementara yang lain menghendaki negara yang bersifat sekuler atau sosialistik. Dalam suasana tegang tersebut, Drs. Mohammad Hatta memainkan peran penting sebagai tokoh moderat yang berupaya menengahi perbedaan pandangan. Ia mendorong agar bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang mampu diterima oleh semua golongan tanpa menimbulkan perpecahan.
Peran dan pandangan Drs. Mohammad Hatta tersebut mencerminkan bahwa Pancasila diterima sebagai dasar negara karena ….
A. Pancasila menjadi hasil kompromi antara berbagai ideologi yang hidup di masyarakat Indonesia
B. Pancasila menegaskan keunggulan ideologi tertentu dibandingkan ideologi lainnya
C. Pancasila menghapus seluruh bentuk perbedaan pandangan ideologis secara tegas
D. Pancasila menyesuaikan diri dengan ideologi barat yang lebih rasional dan sekuler
E. Pancasila dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan kelompok nasionalis tertentu
Pembahasan:
Pilihan A benar, karena Drs. Mohammad Hatta berperan besar dalam proses penyusunan Pancasila sebagai hasil kompromi politik dan ideologis antara golongan Islam, nasionalis, dan kelompok lainnya.
Hatta menekankan pentingnya dasar negara yang tidak menonjolkan kepentingan golongan tertentu, tetapi bersifat universal, inklusif, dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
→ Pandangan ini sejalan dengan perannya dalam perumusan Piagam Jakarta dan penghapusan tujuh kata dalam sila pertama demi menjaga persatuan nasional.
Pilihan B salah, karena Pancasila tidak dimaksudkan untuk menonjolkan satu ideologi tertentu, melainkan menyatukan semuanya.
Pilihan C salah, sebab Pancasila tidak menghapus perbedaan, tetapi mengakomodasinya secara seimbang.
Pilihan D salah, karena nilai-nilai Pancasila berasal dari kearifan lokal dan budaya bangsa, bukan dari ideologi Barat.
Pilihan E salah, karena Pancasila tidak digunakan untuk memperkuat kekuasaan kelompok tertentu, melainkan untuk menjamin keadilan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia.
Jawaban yang benar: A.
Referensi:
1. Kaelan, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, 2017.
2. Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Jakarta: LP3ES, 1977.
3. Yudi Latif, Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia, 2011.
4. BPIP, Modul Pembinaan Ideologi Pancasila, 2022.
FR : Penalaran UUD 1945
10. Pada suatu masyarakat adat di desa terpencil, terjadi penolakan terhadap pembangunan gedung kantor pemerintah desa karena masyarakat merasa tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah setempat kemudian berupaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan cara melakukan dialog dengan para tokoh adat, dan akhirnya mengangkat beberapa tokoh adat menjadi petugas di kantor desa tersebut.
Alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menunjukkan kewenangan pemerintah pusat dalam mengendalikan masyarakat adat.
2. Memudahkan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat adat.
3. Pemerintah menyadari masyarakat adat memiliki kekuasaan penuh di daerahnya.
4. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dapat dipenuhi secara merata.
5. Menghindari konflik yang dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat.
Pernyataan yang benar tentang alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut adalah nomor …
a. 1 dan 3
b. 2, 4, dan 5
c. 1, 2, dan 3
d. 4 dan 5
e. semuanya benar
Pembahasan
Kasus tersebut menggambarkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat mengenai kebutuhan pembangunan. Dalam konteks ini, tindakan pemerintah untuk berdialog dan melibatkan tokoh adat sebagai bagian dari solusi menunjukkan penerapan prinsip musya
