1. Di salah satu daerah terpencil di Indonesia, muncul kelompok masyarakat yang merasa tidak memperoleh keadilan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. Mereka menuntut agar daerahnya memisahkan diri dan membentuk pemerintahan sendiri. Sebagian masyarakat mulai menolak simbol-simbol negara, seperti bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan.
Sebagai ASN di daerah tersebut, tindakan yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah …
A. Melaporkan seluruh warga yang menolak simbol negara kepada aparat keamanan.
B. Mengedepankan pendekatan dialog, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menyalurkan secara konstitusional.
C. Melakukan kampanye media sosial untuk mempermalukan kelompok tersebut agar jera.
D. Mengabaikan situasi karena bukan kewenangan ASN di bidang pertahanan.
E. Menyebarkan narasi nasionalisme tanpa memperhatikan masalah kesejahteraan masyarakat.
🔍 Pembahasan:
Kasus ini menggambarkan ancaman terhadap integrasi nasional dan keutuhan NKRI akibat ketimpangan pembangunan.
ASN sebagai perekat bangsa harus bertindak dengan pendekatan humanis dan konstitusional — bukan represif.
Langkah yang benar adalah melakukan komunikasi persuasif (dialog), menyalurkan aspirasi secara legal, dan membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan.
📘 Hal ini sesuai dengan:
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: ASN wajib menjaga kesatuan negara.
Tap MPR No. IX/MPR/2001: wawasan kebangsaan sebagai dasar menghadapi ancaman disintegrasi.
✅ Kunci Jawaban: B
2. Pemerintah daerah X membuat peraturan daerah (Perda) yang memberikan kewenangan khusus bagi warga daerah tertentu untuk mengatur pungutan pajak sendiri tanpa izin pemerintah pusat. Beberapa pihak menilai hal ini bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.
Bagaimana seharusnya kebijakan tersebut dipandang dalam konteks NKRI?
A. Diperbolehkan karena merupakan wujud kemandirian daerah.
B. Dilarang karena otonomi daerah tidak boleh menyalahi kedaulatan negara kesatuan.
C. Diperbolehkan jika hasil pungutan digunakan untuk pembangunan lokal.
D. Sah sepanjang tidak menimbulkan konflik sosial.
E. Perlu dikaji ulang oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah pusat.
🔍 Pembahasan:
Dalam negara kesatuan, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat.
Daerah hanya memiliki hak otonomi administratif, bukan kedaulatan fiskal atau politik.
Perda tersebut melampaui kewenangan karena memisahkan fungsi fiskal pusat, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
✅ Kunci Jawaban: B
3. Seorang ASN di sebuah kementerian menolak mengikuti upacara bendera dengan alasan “nasionalisme tidak harus ditunjukkan melalui simbol-simbol formal”. Tindakannya menimbulkan perdebatan di kalangan pegawai.
Dalam konteks wawasan kebangsaan dan etika ASN, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh ASN tersebut adalah …
A. Menolak kegiatan yang dianggap seremonial karena tidak berpengaruh pada kinerja.
B. Mengikuti upacara sebagai bentuk penghormatan kepada simbol negara dan penguatan nilai kebangsaan.
C. Mengkritik kegiatan upacara agar diganti dengan kegiatan produktif.
D. Mengikuti upacara hanya jika diwajibkan oleh atasan langsung.
E. Mengabaikan kegiatan tersebut karena termasuk kegiatan nonteknis.
🔍 Pembahasan:
Upacara bendera adalah manifestasi simbolik dari nilai-nilai kebangsaan dan bela negara.
ASN wajib menjadi teladan dalam menjaga simbol-simbol negara dan memperkuat persatuan nasional.
Tindakan menolak upacara menyalahi nilai dasar ASN dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN: “ASN harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan kesetiaan kepada NKRI.”
✅ Kunci Jawaban: B
4. Dalam konteks persaingan global, Indonesia menghadapi tekanan geopolitik di kawasan Laut Natuna Utara akibat aktivitas negara lain yang mengklaim sebagian wilayah laut Indonesia. Beberapa masyarakat di wilayah perbatasan merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat dan mulai menjalin hubungan ekonomi informal dengan negara tetangga.
Dalam situasi ini, kebijakan pemerintah yang paling tepat dalam kerangka geopolitik dan wawasan nusantara adalah …
A. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah perbatasan sambil memperkuat pertahanan negara.
B. Menarik seluruh warga perbatasan ke wilayah dalam negeri agar aman.
C. Mengizinkan kerja sama informal dengan negara tetangga demi ekonomi lokal.
D. Memfokuskan diplomasi tanpa memperhatikan kesejahteraan warga perbatasan.
E. Mengirim pasukan militer dalam jumlah besar tanpa pendekatan sosial.
🔍 Pembahasan:
Geopolitik Indonesia berlandaskan pada Wawasan Nusantara, yang menekankan kesatuan wilayah dan kesejahteraan rakyat sebagai unsur pertahanan negara.
Pendekatan yang tepat adalah komprehensif, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan pertahanan secara terpadu.
📘 Landasan hukum:
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Wawasan Nusantara.
✅ Kunci Jawaban: A
5. Seorang ASN di salah satu provinsi membuat unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa “NKRI sudah gagal sebagai negara karena banyak korupsi dan ketimpangan.” Unggahan itu viral dan menimbulkan polemik. Ia beralasan bahwa hal itu merupakan “kebebasan berekspresi.”
Bagaimana seharusnya prinsip etika kebangsaan ASN diterapkan dalam kasus ini?
A. ASN bebas berpendapat tanpa batas karena dijamin oleh konstitusi.
B. ASN boleh mengkritik pemerintah dengan cara yang santun dan tidak merusak citra negara.
C. ASN tidak boleh menyampaikan pendapat apapun di ruang publik.
D. ASN boleh memprovokasi masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan.
E. ASN harus selalu membenarkan kebijakan pemerintah tanpa kritik.
🔍 Pembahasan:
Kebebasan berpendapat memang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tetapi bagi ASN kebebasan tersebut dibatasi oleh etika profesi dan loyalitas terhadap NKRI.
ASN wajib menjaga martabat, netralitas, dan tidak melakukan tindakan yang melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.
📘 Dasar hukum:
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
✅ Kunci Jawaban: B
Tidak ada komentar:
Posting Komentar