Soal TWK CPNS Materi : Implementasi Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-hari

 Soal TWK CPNS Materi : Implementasi Nasionalisme dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Di sebuah kelurahan, pemerintah daerah menggalakkan program “Belanja Lokal untuk Kemandirian” yang memberi insentif pajak kepada usaha mikro yang menggunakan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Namun, sekelompok warga muda menentangnya karena produk impor lebih murah dan bergaya internasional sehingga mereka khawatir pendapatan keluarga akan turun jika beralih ke produk lokal. Sebagai aparat kecamatan yang ingin menumbuhkan nasionalisme inklusif tanpa merugikan kesejahteraan warga, langkah paling tepat yang menunjukkan penerapan nasionalisme secara strategis adalah...

A. Memaksakan pemakaian produk lokal dengan sanksi administratif agar masyarakat terpaksa membeli produk lokal.

B. Menyusun program pelatihan untuk UMKM agar produk lokal memenuhi standar desain dan harga kompetitif, serta kampanye literasi konsumen tentang manfaat ekonomi lokal.

C. Menghentikan program insentif dan mengembalikan kebijakan pasar bebas agar warga bebas memilih impor demi kesejahteraan sementara.

D. Mengadakan pasar malam yang menampilkan produk lokal dan mengharuskan setiap keluarga membeli minimal satu produk lokal per bulan.

E. Membagi-bagikan subsidi tunai kepada keluarga yang menolak beralih agar mereka tetap bisa membeli produk impor favoritnya.

Pembahasan

A (SALAH): Memaksakan (coercion) bertentangan dengan prinsip nasionalisme inklusif dan kebebasan ekonomi; berisiko memicu resistensi sosial dan melanggar etika pemerintah.

B (BENAR): Pendekatan ini menggabungkan penguatan kapasitas (supply-side) UMKM—meningkatkan kualitas desain, efisiensi, dan daya saing—dengan edukasi konsumen (demand-side) sehingga pilihan menggunakan produk lokal jadi rasional, bukan dipaksa. Ini sesuai nasionalisme yang progressif: memperkuat kemandirian ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan individu. (Strategi pendidikan karakter & pemberdayaan ekonomi).

C (SALAH): Menghentikan kebijakan sama dengan menyerah pada pasar internasional; merugikan tujuan kemandirian nasional jangka panjang.

D (SALAH): Pasar malam bisa membantu pemasaran tetapi memaksa pembelian melanggar kebebasan individu dan tidak menyelesaikan masalah daya saing produk.

E (SALAH): Subsidi untuk mempertahankan konsumsi impor adalah pendekatan kontra-produktif yang melemahkan UMKM dan nilai nasionalisme ekonomi.

Kunci: B

2. Di sebuah sekolah menengah, guru IPS menemukan beberapa siswa merendahkan bahasa daerah teman mereka dan sering mengejek pakaian adat pada acara sekolah. Sekolah ingin menumbuhkan nasionalisme yang menghargai keberagaman. Intervensi kebijakan sekolah yang paling sesuai dengan prinsip nasionalisme inklusif, efektif jangka panjang, dan berlandaskan pendidikan karakter adalah...

A. Menghukum siswa yang mengejek dengan skorsing untuk memberi efek jera.

B. Menetapkan mata pelajaran wajib “Studi Multikultural dan Pancasila” yang berisi projek kolaboratif lintas suku/daerah dan refleksi nilai, serta pelibatan tokoh budaya lokal.

C. Melarang penampilan budaya daerah di sekolah agar tidak menjadi sumber ejekan.

D. Mengizinkan siswa yang merasa dierendahkan pindah kelas untuk menghindari konflik.

E. Mengundang aparat kepolisian untuk memberi ceramah tentang hukum penghinaan budaya agar takut melakukan ejekan.

Pembahasan

A (SALAH): Hukuman tanpa pendidikan berisiko menimbulkan resentimen dan tidak menginternalisasi nilai. Hukuman efektif bila disertai pembelajaran.

B (BENAR): Kurikulum yang menggabungkan projek kolaboratif, pengalaman langsung, dan refleksi mendorong internalisasi nilai nasionalisme inklusif (menghargai Bhinneka Tunggal Ika)—memfasilitasi pemahaman, empati, dan penghargaan terhadap budaya lain. Pelibatan tokoh lokal memberi keteladanan. Ini sejalan dengan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila.

C (SALAH): Melarang budaya justru menghapus kesempatan pendidikan dan melanggar hak berekspresi budaya; kontraproduktif.

D (SALAH): Memindahkan korban bukan solusi struktural—mengalihkan masalah, bukan memperbaiki perilaku.

E (SALAH): Pendekatan hukum bisa menimbulkan efek jera sementara tapi tidak membangun pemahaman dan empati; lebih baik sebagai opsi terakhir setelah pendidikan.

Kunci: B

3. Sebuah kampanye media sosial bertujuan mempromosikan pariwisata lokal (nasionalisme budaya) tetapi beberapa konten tak sengaja memunculkan stereotip dan memicu sengketa antar-komunitas adat. Anda sebagai analis kebijakan pemerintahan daerah harus merekomendasikan kerangka evaluasi untuk mengukur apakah kampanye tersebut mempromosikan nasionalisme yang sehat atau justru memecah belah. Kerangka yang paling lengkap dan tepat terdiri dari indikator-indikator berikut, kecuali:

A. Tingkat peningkatan ekonomi lokal (pendapatan UMKM) dan jumlah wisatawan yang datang.

B. Perubahan persepsi publik terhadap budaya lokal yang diukur melalui survei sikap (respek vs stereotip).

C. Jumlah komentar negatif di media sosial sebagai satu-satunya tolok ukur sentimen (lebih banyak = kampanye gagal).

D. Frekuensi partisipasi komunitas adat dalam perencanaan dan produksi konten kampanye.

E. Kejadian insiden sosial/konflik pasca-kampanye dan efektivitas mekanisme resolusi konflik.

Pembahasan

Kunci soal meminta pilihan yang TIDAK termasuk kerangka evaluasi yang lengkap dan tepat.

A (SALAH): Data ekonomi relevan untuk menilai manfaat materiil kampanye. Termasuk.

B (SALAH): Survei sikap penting untuk mengukur persepsi yang subtantif. Termasuk.

C (BENAR—pilihan kecuali): Mengandalkan hanya jumlah komentar negatif sebagai satu-satunya tolok ukur sentimen adalah tidak memadai: komentar bisa termanipulasi (bot), tidak representatif, dan tidak memberi konteks. Komentar harus dianalisis kualitatif kuantitatif bersama indikator lain. Jadi C adalah jawaban yang tepat (indikator yang tidak lengkap).

D (SALAH): Partisipasi komunitas adat menandakan inklusivitas—indikator penting. Termasuk.

E (SALAH): Kejadian konflik dan mekanisme resolusi menunjukkan dampak sosial nyata—indikator penting. Termasuk.

Kunci: C

4. Dalam upaya memperkuat rasa nasionalisme, sebuah kementerian meluncurkan program wajib “Bela Negara untuk Generasi Muda” yang menggabungkan simulasi kesiapsiagaan bencana, pelatihan Pancasila, dan kegiatan bakti sosial. Namun muncul kritik bahwa program tersebut dipolitisasi oleh partai tertentu. Sebagai perancang kurikulum, opsi terbaik untuk meminimalkan politisasi sambil memaksimalkan pembentukan nilai kebangsaan adalah:

A. Menetapkan kurikulum dan materi pelatihan yang disusun bersama berbagai stakeholder (pemerintah, akademisi, LSM, tokoh masyarakat) dengan prinsip non-partisan dan transparansi, serta mekanisme umpan balik publik.

B. Menghapus semua materi sejarah politik dan mengganti dengan latihan fisik saja agar tidak dianggap politik.

C. Menjalankan program di bawah naungan partai yang berkuasa agar implementasi lebih cepat dan terstruktur.

D. Membatasi peserta hanya yang setuju dengan ideologi pemerintah saat ini untuk memastikan keseragaman nilai.

E. Mengganti kegiatan dengan matriks penilaian yang sepenuhnya bersifat rahasia sehingga tidak ada yang tahu prosesnya.

Pembahasan

A (BENAR): Penyusunan bersama multi-stakeholder meningkatkan legitimasi, mengurangi klaim politisasi, dan meneguhkan prinsip non-partisan. Transparansi dan umpan balik publik meningkatkan akuntabilitas dan penerimaan. Ini selaras dengan praktik penguatan wawasan kebangsaan lembaga negara seperti rekomendasi Lemhannas/Kemendikbud.

B (SALAH): Menghapus materi sejarah politik menghilangkan pemahaman kritis tentang negara; latihan fisik tidak membentuk wawasan kebangsaan yang mendalam.

C (SALAH): Menjalankan program oleh partai justru memperkuat politisasi.

D (SALAH): Seleksi ideologi bertentangan dengan prinsip negara demokratis dan inklusif; mengancam persatuan.

E (SALAH): Kerahasiaan total menurunkan akuntabilitas dan menumbuhkan kecurigaan politisasi.

Kunci: A

5. Sebuah perusahaan BUMN besar mendapati bahwa produktivitas karyawan turun karena konflik nilai: sebagian karyawan menolak memproduksi barang tertentu karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya lokal tertentu, sementara permintaan pasar tinggi dan berkontribusi pada pendapatan nasional. Manajer HR ingin menerapkan kebijakan yang menghormati nilai budaya namun tetap menjaga tanggung jawab terhadap negara dan pemangku kepentingan. Kebijakan perusahaan yang paling tepat adalah:

A. Memaksakan agar semua karyawan tetap memproduksi barang tersebut karena kepentingan ekonomi nasional di atas nilai budaya lokal.

B. Menyusun kebijakan kerja yang fleksibel: menawarkan penempatan alternatif bagi karyawan yang keberatan secara budaya, melakukan dialog lintas budaya untuk mencari solusi desain produk yang menghormati nilai lokal, dan program CSR yang memberi kompensasi komunitas terdampak.

C. Menghentikan produksi barang tersebut sepenuhnya untuk menghindari konflik nilai.

D. Menyembunyikan fakta keberatan karyawan dan melanjutkan produksi agar pemegang saham tidak panik.

E. Mem-PHK karyawan yang menolak sebagai upaya efisiensi dan penegakan disiplin.

Pembahasan

A (SALAH): Mengabaikan nilai budaya berisiko merusak hubungan sosial dan reputasi BUMN sebagai agen pembangunan yang bertanggung jawab; jangka panjang merugikan legitimasi institusi.

B (BENAR): Pendekatan ini seimbang: menghormati kebebasan berkeyakinan karyawan (hak individu), memberi alternatif (akomodasi), membuka dialog untuk redesign produk agar sensitif budaya (inovasi), dan mengembalikan manfaat kepada komunitas lewat CSR (tanggung jawab sosial). Ini menunjukkan nasionalisme yang inklusif: mempertahankan kontribusi ekonomi negara sambil menghormati kebudayaan.

C (SALAH): Menghentikan produksi dapat mengorbankan kepentingan nasional dan karyawan secara luas tanpa upaya penyesuaian.

D (SALAH): Penyembunyian merusak etika dan dapat menimbulkan kebocoran reputasi serius.

E (SALAH): PHK represif melanggar hak-hak pekerja dan berpotensi memicu konflik sosial; bukan solusi kebangsaan.

Kunci: B