Soal TWK CPNS : UUD 1945

Soal TWK CPNS : UUD 1945

1. Dalam suatu daerah, pemerintah kabupaten menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan seluruh pegawai perempuan untuk mengenakan pakaian tertentu berdasarkan adat setempat. Namun, sejumlah pegawai menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebagai ASN yang memahami prinsip konstitusi, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah….

A. Menolak aturan tersebut dengan cara mogok kerja

B. Membawa permasalahan tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materinya

C. Melaporkan kepada DPRD agar membatalkan peraturan tersebut secara politik

D. Mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi karena menyangkut hak konstitusional

E. Menerima aturan tersebut demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah

Pembahasan:

UUD 1945 menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Karena Perda merupakan produk hukum di bawah undang-undang, maka mekanisme pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), bukan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022.

Tindakan ASN yang tepat adalah menggunakan jalur hukum konstitusional melalui MA, bukan tindakan represif.

Kunci Jawaban: ✅ B

2. Setelah reformasi, salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah perubahan mekanisme pemilihan presiden dari yang sebelumnya dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam praktiknya, pemilihan langsung ini menimbulkan biaya politik sangat tinggi dan sering disertai politik uang.

Sebagian masyarakat kemudian mengusulkan agar presiden kembali dipilih oleh MPR.

Sebagai ASN yang memahami makna amandemen konstitusi, sikap yang paling tepat adalah….

A. Mendukung usulan tersebut demi menghemat biaya politik

B. Menolak seluruh perubahan terhadap hasil amandemen

C. Menilai secara objektif bahwa perubahan mekanisme harus tetap berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat

D. Menyerahkan seluruh keputusan kepada partai politik di DPR

E. Menganggap amandemen UUD 1945 sudah final dan tidak boleh diubah

Pembahasan:

Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memperkuat prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).

Pemilihan langsung presiden merupakan bentuk konkret dari prinsip demokrasi konstitusional.

Walaupun praktiknya menghadapi tantangan seperti biaya politik tinggi, solusinya bukan dengan menghapus pemilihan langsung, tetapi memperbaiki sistem politik dan etika demokrasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi.

Kunci Jawaban: ✅ C

3. Seorang warga mengkritik kebijakan pemerintah daerah di media sosial karena menilai ada penyimpangan anggaran. Akibatnya, ia dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik dan ditahan.

Sebagai ASN yang memahami konstitusi, Anda menilai tindakan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena….

A. Kebebasan berpendapat dijamin secara mutlak oleh UUD 1945 tanpa batasan

B. Pemerintah tidak memiliki kewenangan menahan warga negara yang berpendapat

C. UUD 1945 menjamin kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab sesuai Pasal 28E dan 28J

D. Pemerintah daerah tidak boleh melakukan penegakan hukum terhadap warga negara

E. ASN harus bersikap netral dan tidak menilai tindakan hukum masyarakat

Pembahasan:

UUD 1945, Pasal 28E ayat (3), menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat.

Namun, Pasal 28J menegaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut dibatasi oleh norma hukum dan moral.

Dalam kasus ini, penahanan atas dasar kritik publik melanggar semangat kebebasan yang dijamin konstitusi, selama kritik dilakukan secara bertanggung jawab dan berdasarkan data publik.

ASN harus memahami bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945.

Kunci Jawaban: ✅ C

4. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah lebih memfokuskan pembangunan pada sektor industri besar dan investasi asing.

Namun, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak mampu bersaing dan akhirnya gulung tikar.

Berdasarkan UUD 1945, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip konstitusional karena….

A. Bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial

B. Tidak menghormati hak atas kebebasan ekonomi warga negara

C. Menyalahi kebijakan pemerataan pembangunan nasional

D. Tidak sesuai dengan pembagian kekuasaan lembaga negara

E. Mengabaikan peran swasta dalam sistem ekonomi nasional

Pembahasan:

Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Perekonomian yang hanya berpihak pada modal besar melanggar demokrasi ekonomi, yang seharusnya berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial.

Pemerintah wajib memastikan UKM sebagai bagian dari rakyat kecil tetap mendapat perlindungan dan dukungan.

Kunci Jawaban: ✅ A

5. Seorang ASN menolak melaksanakan instruksi atasannya untuk memanipulasi data anggaran kegiatan karena menurutnya hal tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Tindakan ASN tersebut mencerminkan….

A. Pelanggaran terhadap asas loyalitas birokrasi

B. Implementasi nilai konstitusional bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

C. Pelanggaran terhadap perintah jabatan dalam sistem hierarki birokrasi

D. Penolakan terhadap peraturan kedinasan

E. Ketidakpatuhan terhadap etika ASN

Pembahasan:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum itu.

Tindakan ASN yang menolak manipulasi data adalah perwujudan integritas konstitusional, yakni kesetiaan kepada hukum, bukan kepada kepentingan pribadi atau atasan.

Sikap ini sejalan dengan nilai dasar ASN yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yakni berorientasi pada integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum.

Kunci Jawaban: ✅ B