Soal TWK CPNS Bela Negara

Soal TWK CPNS Bela Negara

1. Dalam sebuah daerah, terjadi gelombang penyebaran informasi hoaks tentang ancaman separatisme yang menyebabkan panik. Seorang ASN pada Dinas Kominfo diinstruksikan oleh pejabatnya untuk menahan (menahan publikasi) data resmi sampai situasi “redam” agar tidak menimbulkan kepanikan—tetapi penahanan itu justru memperlambat klarifikasi dan memberi ruang bagi hoaks berkembang. Jika Anda sebagai ASN yang memahami prinsip bela negara dan etika pelayanan publik, langkah paling tepat yang rasional dan berlandaskan prinsip bela negara adalah …

A. Menahan data seperti diarahkan untuk menjaga stabilitas agar tidak memanipulasi opini.

B. Memublikasikan data resmi segera tanpa koordinasi agar publik mendapat informasi cepat.

C. Mengajukan keberatan resmi secara tertulis kepada atasan, sambil menyiapkan rilis terverifikasi yang dapat segera dikeluarkan.

D. Menghubungi media massa agar mereka mempublikasikan klarifikasi yang Anda siapkan tanpa pemberitahuan atasan.

E. Menghapus semua jejak diskusi internal supaya tidak ada yang disalahgunakan pihak lain.

Pembahasan:

Soal menuntut penilaian antara dua kebutuhan: menjaga ketertiban dan hak publik atas informasi yang benar. Bela negara di era digital menuntut ASN menjadi agen literasi digital: menekan hoaks dan menjaga ketahanan sosial melalui informasi akurat. Pilihan A mengutamakan kontrol yang berisiko memberi ruang hoaks; B mengabaikan prosedur koordinasi; D melanggar hirarki dan bisa menimbulkan masalah disiplin; E jelas tidak etis/legal. Pilihan C menggabungkan tindakan profesional: menyampaikan keberatan secara resmi (menghormati tata kerja) sambil mempersiapkan rilis terverifikasi sehingga ketika ada persetujuan atau keadaan mendesak, publik mendapat klarifikasi cepat. Ini menjaga integritas, akuntabilitas, dan kewajiban bela negara.

Kunci jawaban: C

2. Sebuah unit kerja pemerintah hendak melakukan rekrutmen tenaga kontrak untuk program kesiapsiagaan bencana. Kepala unit menawarkan perekrutan “prioritas” bagi warga yang aktif di organisasi lokal tertentu sebagai bagian dari strategi menguatkan kerja sama komunitas. Namun, dua kandidat sangat memenuhi syarat secara profesional tetapi bukan anggota organisasi tersebut. Pertimbangan yang paling konsisten dengan semangat bela negara dan prinsip meritokrasi adalah …

A. Memprioritaskan anggota organisasi lokal demi memperkuat jaringan sosial lokal.

B. Memilih kandidat yang paling kompeten dan kemudian melibatkan organisasi lokal sebagai mitra pelaksana.

C. Membuat kuota 50% untuk anggota organisasi lokal dan 50% untuk non-anggota.

D. Menunda rekrutmen sampai semua calon menjadi anggota organisasi lokal.

E. Mempekerjakan anggota organisasi lokal dan memberikan pelatihan cepat kepada kandidat kurang berpengalaman.

Pembahasan:

Bela negara mensyaratkan penguatan ketahanan nasional melalui kapasitas profesional dan solidaritas sosial. Prinsip ASN: keputusan publik harus berlandaskan kompetensi (meritokrasi) dan integritas. A dan D mengorbankan kualitas demi koneksi sosial; C dan E menimbulkan kompromi yang dapat mengurangi efektivitas program. B memilih kandidat kompeten (menjamin efektivitas) namun tetap melibatkan organisasi lokal sebagai mitra (memperkuat jejaring sosial), sehingga mengharmoniskan kapasitas teknis dan ketahanan komunitas — konsisten dengan tujuan bela negara.

Kunci jawaban: B

3. Seorang ASN yang juga aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan mengetahui adanya indikasi radikalisasi di lingkungan kampus. Bila ASN tersebut melaporkan langsung ke kepolisian tanpa upaya awal melakukan deradikalisasi melalui dialog dan pihak kampus, hal itu dapat memicu kontra-produktif dan stigma. Namun menunda pelaporan juga berisiko keselamatan. Langkah etis dan strategis yang paling tepat untuk ASN tersebut adalah …

A. Langsung melapor ke kepolisian tanpa memberitahu pihak kampus terlebih dulu.

B. Mengadakan program dialog rahasia bersama tokoh kampus tanpa pelaporan resmi.

C. Melakukan asesmen risiko segera, mengkoordinasikan dengan pihak kampus dan aparat keamanan, serta melaporkan bila ditemukan ancaman konkret.

D. Menunggu sampai bukti kuat terkumpul sendiri sebelum berkoordinasi.

E. Menyebarkan informasi kepada publik agar masyarakat ikut waspada.

Pembahasan:

Situasi butuh keseimbangan antara perlindungan keamanan dan pencegahan stigmatisasi. Pilihan A mengabaikan potensi kontra-produktif, B mengabaikan aspek hukum dan keselamatan publik, D bisa terlambat bertindak, E dapat memperparah kekacauan. Pilihan C menuntut asesmen risiko (analisis), koordinasi multi-pihak (strategi preventif dan legal), kemudian pelaporan bila ancaman nyata — ini menerjemahkan bela negara sebagai perlindungan masyarakat dan penghormatan prosedur.

Kunci jawaban: C

4. Di era desentralisasi, satu kabupaten memiliki data ancaman non-fisik (mis. ketidakadilan distribusi layanan) yang dapat memicu perasaan terpinggirkan dan potensial memicu tuntutan otonomi spesifik. Pemerintah pusat menganjurkan pelibatan TNI-Polri untuk “stabilisasi cepat”, sementara pemerintah daerah minta pendekatan dialog dan redistribusi anggaran jangka menengah. Jika Anda di posisi perencana pusat yang paham bela negara, kebijakan yang paling rasional dan berkelanjutan adalah …

A. Mengirimkan pasukan untuk menenangkan wilayah sampai masalah tuntas.

B. Mendanai program dialog dan perbaikan layanan segera, disertai pengawasan keamanan minimal untuk mencegah eskalasi.

C. Menunda intervensi sampai pihak daerah menyelesaikan sendiri.

D. Memberi mandat penuh kepada pemerintah daerah tanpa supervisi pusat.

E. Membiayai media kampanye pro-pusat untuk meredam tuntutan publik.

Pembahasan:

Bela negara menuntut solusi yang menjaga kedaulatan dan persatuan sekaligus menyelesaikan akar masalah. A bersifat militeristik dan tidak menyelesaikan akar; C dan D bisa memperpanjang ketidakadilan; E manipulatif dan berbahaya bagi trust publik. Pilihan B mengombinasikan pendekatan non-fisik (dialog, perbaikan layanan sebagai jawaban terhadap penyebab ketidakpuasan) plus pengamanan terbatas untuk mencegah kekerasan — ini paling sesuai dengan prinsip bela negara: menjaga keamanan sambil menyelesaikan akar masalah sosial-ekonomi.

Kunci jawaban: B

5. Seorang ASN publik figur di media sosial secara berulang menyebarkan konten partisan yang mendukung satu partai politik. Meskipun tidak memuat ujaran kebencian, aktivitasnya mengikis netralitas ASN dan merusak citra institusi. Langkah manajemen kepegawaian yang paling tepat, konsisten dengan pembinaan bela negara, adalah …

A. Langsung memecat ASN tersebut tanpa proses administratif.

B. Memberikan teguran tertulis, wajib mengikuti pembinaan netralitas dan etika publik, serta memperingatkan konsekuensi disipliner jika mengulangi.

C. Membiarkannya karena kebebasan berpendapat pribadi.

D. Memaksa ASN menghapus akun media sosialnya.

E. Memindahkan ASN tersebut ke unit non-publik agar tidak terlihat.

Pembahasan:

Manajemen ASN harus menegakkan netralitas namun tetap mematuhi prosedur. A dan D melanggar due process; C mengabaikan tanggung jawab ASN sebagai teladan; E menghindari masalah tanpa menyelesaikan perilaku. B menerapkan pembinaan (edukasi), tindakan administratif proporsional (teguran), dan sanksi tegas jika mengulangi — menggabungkan pendidikan dan penegakan, sesuai semangat bela negara 

untuk menjaga integritas institusi publik

Kunci jawaban: B