Soal TWK CPNS dengan topik Implementasi Nasionalisme dalam Nilai-Nilai Pancasila

Soal TWK CPNS dengan topik Implementasi Nasionalisme dalam Nilai-Nilai Pancasila.

1. Seorang pejabat publik menolak izin pembangunan rumah ibadah karena alasan perbedaan keyakinan dengan kelompok pemohon. Ia beralasan bahwa menjaga ketertiban masyarakat lebih penting daripada memberi izin. Masyarakat setempat terpecah menjadi dua kubu: satu mendukung kebijakan itu, satu lagi menolaknya atas dasar hak konstitusional.

Sikap yang paling mencerminkan implementasi nasionalisme sesuai nilai sila pertama Pancasila dalam kasus tersebut adalah ....

A. Menegakkan aturan dengan mempertimbangkan aspirasi mayoritas masyarakat.

B. Melarang pembangunan rumah ibadah agar tidak terjadi konflik sosial.

C. Memberikan izin dengan menjamin perlindungan hukum bagi semua pemeluk agama.

D. Menunda izin pembangunan sampai ada kesepakatan dari seluruh warga.

E. Mengalihkan rumah ibadah ke lokasi yang jauh dari permukiman mayoritas.

Pembahasan:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk beribadah menurut agamanya. Nasionalisme yang sejati bersifat religius dan inklusif, bukan menindas keyakinan lain.

Memberikan izin dengan jaminan hukum mencerminkan nasionalisme religius dalam bingkai keadilan dan toleransi.

Kunci Jawaban: ✅ C

Referensi:

Notonagoro (1975), Pancasila Secara Ilmiah Populer;

UUD 1945 Pasal 29 ayat (2);

Kaelan (2013), Pendidikan Pancasila.

2. Seorang warga negara menolak ikut kegiatan sosial membantu korban banjir di daerah lain karena merasa bukan tanggung jawabnya. Ia berpendapat bahwa yang penting keluarganya sendiri aman dan tidak kekurangan.

Sikap warga tersebut bertentangan dengan nilai nasionalisme yang terkandung dalam sila kedua Pancasila karena ....

A. Ia tidak menghargai perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitar.

B. Ia tidak menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi.

C. Ia mengabaikan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial sebagai sesama warga bangsa.

D. Ia menolak untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi nasional.

E. Ia menolak hasil keputusan bersama warga setempat.

Pembahasan:

Sila kedua mengandung nilai perikemanusiaan dan keadilan sosial, yang menjadi dasar nasionalisme humanis.

Nasionalisme semacam ini tidak diukur dari kepentingan pribadi, melainkan dari kepedulian terhadap sesama manusia.

Menolak membantu korban bencana berarti mengabaikan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga bertentangan dengan semangat nasionalisme Pancasila.

Kunci Jawaban: ✅ C

Referensi:

Kaelan (2013), Pendidikan Pancasila;

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

3. Dalam sebuah sekolah multikultural, siswa dari berbagai daerah sering menggunakan bahasa daerah masing-masing saat berinteraksi. Namun, sebagian guru menegur mereka karena dianggap mengurangi semangat kebangsaan.

Tindakan yang paling tepat sebagai bentuk implementasi nasionalisme sesuai sila ketiga Pancasila adalah ....

A. Melarang seluruh siswa menggunakan bahasa daerah agar tetap nasionalis.

B. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan tanpa meniadakan bahasa daerah.

C. Mengizinkan penggunaan bahasa daerah saja untuk menjaga keaslian budaya.

D. Meminta siswa menggunakan bahasa asing agar bisa bersaing secara global.

E. Membatasi siswa dari daerah minoritas agar lebih mudah diatur.

Pembahasan:

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntun nasionalisme yang menghargai keberagaman dalam kebersatuan.

Mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu tanpa meniadakan bahasa daerah menunjukkan penerapan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Itulah bentuk nasionalisme inklusif yang menjaga identitas lokal dalam bingkai nasional.

Kunci Jawaban: ✅ B

Referensi:

Yudi Latif (2011), Negara Paripurna;

Sumpah Pemuda 1928;

UUD 1945 Pasal 36.

4. Dalam rapat desa, keputusan mengenai penggunaan dana pembangunan dilakukan dengan voting. Namun, kepala desa mengabaikan hasil suara terbanyak dan menetapkan keputusannya sendiri dengan alasan “demi efisiensi”.

Sikap kepala desa tersebut bertentangan dengan nilai nasionalisme berdasarkan sila keempat Pancasila karena ....

A. Tidak mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas.

B. Mengabaikan nilai demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

C. Mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kesejahteraan sosial.

D. Tidak melibatkan lembaga legislatif desa dalam setiap kebijakan.

E. Menolak kerja sama antarwarga dalam kegiatan pemerintahan.

Pembahasan:

Sila keempat menegaskan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Implementasi nasionalisme di sini berarti menjunjung tinggi prinsip demokrasi Pancasila — keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan otoriter.

Tindakan kepala desa menunjukkan sikap anti-demokrasi yang tidak mencerminkan nasionalisme Pancasila.

Kunci Jawaban: ✅ B

Referensi:

Kaelan (2012), Pendidikan Kewarganegaraan;

UUD 1945 Pasal 1 ayat (2).

5. Pemerintah daerah memberikan bantuan modal usaha hanya kepada warga yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tertentu. Warga lain yang miskin dan tidak memiliki akses politik tidak mendapatkan bantuan apapun.

Kebijakan tersebut tidak mencerminkan implementasi nasionalisme berdasarkan sila kelima Pancasila karena ....

A. Tidak mendukung kemandirian daerah dalam ekonomi nasional.

B. Mengabaikan prinsip efisiensi dalam pembagian dana publik.

C. Mengabaikan asas keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

D. Tidak memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi politik.

E. Menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah.

Pembahasan:

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud nasionalisme sosial.

Nasionalisme tidak hanya berbicara tentang cinta tanah air, tetapi juga komitmen terhadap kesejahteraan dan pemerataan.

Memberikan bantuan secara tidak adil merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai keadilan sosial dan merusak kepercayaan terhadap semangat nasionalisme Pancasila.

Kunci Jawaban: ✅ C

Referensi:

Bung Karno (1945), Lahirnya Pancasila;

UUD 1945 Pasal 33–34;

Kementerian Pertahanan RI (2018), Modul Bela Negara.